Muara News
Typography

Radiomuara.com / Jakarta, 09/01/18. Mahkamah Agung ( MA ) akhirnya membatalkan peraturan gubernur ( pergub ) DKI Jakarta nomor 195 tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor.

Hal ini diketahui setelah 2 orang warga yakni Yang Hamid dan Diki Iskandar  mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung ( MA ) untuk membatalkan pergub tersebut pada 19 September 2017 lalu.melalui majelis hakim yang diketuai Irfan Fachrudin , MA kemudian mengabulkan permohonan tersebut pada 21 November 2017 dengan mengeluarkan putusan nomor 57 P/ UHM/2017 .  Majelis hakim menilai Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Peraturan yang dimaksud yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pergub tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 
  Sementara gubernur DKI Anis Baswedan berjanji akan mematuhi keputusan MA tersebut. Seperti diketahui, Anis pernah mengutarakan akan meninjau ulang pergub tersebut pada awal November 2017 lalu. Anis beralasan ada 470.000 pengusaha UMKM, termasuk pengusaha makanan, yang beraktivitas mengantar pesanan makan siang di sekitar Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Larangan sepeda motor menyulitkan mereka beraktivitas. Sementara wakil gubernur Sandiaga Uno berjanji akan membicarakan hal ini dengan instansi terkait lainnya.
 
Dan rencananya Dinas Perhubungan, Biro Hukum DKI Jakarta, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan rapat bersama pada Rabu (10/1/2018) untuk menyikapi dan mempelajari putusan MA. Nantinya keputusan akan dikaji ulang dan akan diterbitkan keputusan baru. 
 
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyampaikan hal serupa.Pemprov DKI Jakarta akan mempelajari putusan MA tersebut."Nanti di situ apakah akan diatur seperti apa, misalnya ada suatu pengaturan baru, mau diatur seperti apa, itu kan harus kami laporkan lagi ke pimpinan. Kalau untuk putusan Mahkamah Agung, kalau kami cabut, ya cabut aja," kata Yayan.
 
Reporter : Angga.P
Redaksi : Arya.BK

Twitter

Facebook

Visitors Counter

931942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
424
939
1883
298943
12269
26604
931942
Your IP: 167.114.174.57
2018-01-16 18:42