Muara News
Typography

Radiomuara.com / Jakarta, 20 Februari 2019. Untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang berkualitas serta bebas dari peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

   Pemerintah pusat melalui Inpres No.6 meluncurkan aplikasi RAN P4GN ( Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika ). Aplikasi ini ditujukan kepada seluruh Kementrian / Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) agar turut serta berpartisipasi melaporkan Indonesia bebas penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan sosialisasi dan / atau melakukan tes urine kepada ASN di lingkungan kerja masing - masing. Nantinya hasil dari sosialisasi ini akan dilaporkan kepada presiden dengan jangka waktu ( deadline ) hingga akhir 2019.

Semua K/L dan OPD harus aktif dalam melakukan kegiatan P4GN di lingkungan kerja masing - masing. BNNK Jakarta Timur sebagai perwakilan BNN RI pun tidak ketinggalan turut aktif menindak lanjuti instruksi ini. Didukung kantor staff Presiden dan BPPN Melalui Kepala BNNK Jaktim AKBP Mohammad Nasrun Mikaris, S.H.,M.H .

BNNK Jaktim melakukan kegiatan sosialisasi kepada sepuluh OPD setiap tahapannya. Dimulai pada tanggal 12, 19 dan 26 Februari 2019 dengan dibagi menjadi 3 tahap serta melakukan monitoring dan evaluasi agar kegiatan dapat dipantau dan berjalan baik.  Kasub Bag umum BNNK Jaktim Henry Pahala Marbun, S.E.,M.M di dampingi Ka Sub Bag Perencanaan BNNP DKI Heri Santosa dan R. Nursanto Hermawan selaku Perencana Program dan Anggaran BNNP DKI mengatakan. 

 
  " Program Sosialisasi RAN P4GN diharapkan bisa memantau sejauh mana K/L dan OPD dapat berperan serta terhadap P4GN serta dampaknya di luar lingkungan kerja mereka ".
 
Hal tersebut nanti bisa dilihat dari tingginya antusias masyarakat dalam melawan narkoba dengan melakukakan kampanye melalui medsos ataupun komentar masyarakat yang ada di medsos. Masyarakat sendiri bisa menyampaikan komentar atau juga pelaporan penyalahgunaan narkoba melalui call center BNN. Dalam proses sosialisasi BNNK Jaktim juga menemukan kendala dimana para peserta : 
 
1. Staff yang hadir bukanlah staff yang biasa mengoperasikan aplikasi sehingga harus dilaporkan kepada pimpinannya terlebih dahulu.
2.  Berbicara anggaran, peserta banyak yang mengeluhkan tidak adanya alokasi anggaran dikarenakan sifatnya sebagai kota administrasi sehingga berhak melakukan revisi anggaran .
 
BNNK Jaktim pun berharap agar BNNP DKI bisa memberikan solusi terkait dengan kendala tersebut diatas. Serta mengajak Gubernur DKI Jakarta untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini.
 
 
 
 
Reporter.  : Angga. P
Redaksi.   : Arya. BK

Twitter

Facebook